BPPKAD | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kabupaten Grobogan

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 88 TAHUN 2016  TENTANG :

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

klik Download

 

 

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 910 / 74 / 2017 , TENTANG :

PENETAPAN PENERIMA SERTA BESARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Klik Download

Lampiran Klik Download

 

 

 

Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Grobogan tahun 2013 tercapai Rp 16,4 miliar atau 83, 2 persen dari target  Rp 19,7 miliar. Dari hasil capaian itu, dari 19 Kecamatan ada 6 Kecamatan yang realisasnya masih dibawah rata-rata. Diantaranya di Kecamatan Penawangan, Gubug, Purwodadi, Klambu, Wirosari dan Gabus.

 

”Maka untuk tahun 2013 masih terdapat piutang tunggakan PBB-P2 sebesar Rp 3,3 miliar. Piutang disebabkan  karena belum terpungut dan kemungkinan kedua, pemungutan tidak disetorkan ke Kas Daerah,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD)  Kabupaten Grobogan Dr.Ir.Moh. Sumarsono, M.Si usai Rakor PBB-P2 tahun 203-2014 diruang Wabup, beberapa waktu lalu.