BPPKAD | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kabupaten Grobogan

kantor

 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jl. S.Parman No.23 Lantai 1-2, Purwodadi - Grobogan Kode Pos 58111
Telp : (0292)425015 Faks : (0292)425133 e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dasar Pembentukan :

1. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan.

Capture1

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

  1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah.
  2. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
    1. perumusan kebijakanteknis di bidang Keuangan Daerah;
    2. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan Daerah;
    3. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang keuangan Daerah;
    4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan Daerah;
    5. pengelolaan kesekretariatan Badan;
    6. pengelolaan UPTB;
    7. pembinaan UPTB; dan
    8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Kepala Badandalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
    2. merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    3. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang keuangan Daerah;
    4. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
    5. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang keuangan Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
    6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
    7. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang keuangan Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
    8. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang keuangan Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    9. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
    10. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    11. melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pemungutan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
    12. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
    13. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    14. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh Bupati;
    15. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    16. melaksanakan dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    17. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan pengeluaran kas Daerah;
    18. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    19. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah;
    20. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
    21. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah;
    22. melaksanakan penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
    23. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    24. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
    25. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pertanggungjawaban keuangan;
    26. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    27. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
    28. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas;
    29. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Dinas;
    30. melaksanakan pengelolaan asset daerah atau barang milik Daerah/kekayaan Daerah;
    31. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh Bupati;
    32. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
    33. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
    34. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
    35. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
    36. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

  1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan Badan, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
  2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
    1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Badan;
    2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan Daerah;
    3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
    4. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Badan, hukum,  kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
    5. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
    6. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
    7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang  tugasnya.
    8. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
      1. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan;
      2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
      3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya sertamemberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yangoptimal;
      5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
      6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
      7. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP,) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      8. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
      9. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
      10. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan Badan, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
      11. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
      12. melaksanakan  inventarisasi  dan  pendataan  permasalahan  di  Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, dan Subbagian Keuangan sebagai bahan evaluasi;
      13. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan Daerah;
      14. mengoordinasikan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah;
      15. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
      16. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
      17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
      18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 6

  1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi Badan.
  2. Kepala Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan  peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikanarahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
    7. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Sub Bidang, Subbagian, dan UPTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
    8. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
    9. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK)/Penetapan Kinerja (Tapkin), dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    10. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang perencanaan;
    11. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    12. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, Sub Bidang, dan UPTB sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
    13. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),  Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    14. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
    15. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Badan;
    16. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan Daerah;
    17. melaksanakan tugas pembantuan di bidang Keuangan Daerah;
    18. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    19. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    20. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    21. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 7

  1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada  Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi
  2. Kepala Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas jabatan:
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikanarahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
    7. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
    8. menghimpun dan dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTB sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
    9. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    10. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Badan;
    11. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
    12. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
    13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
    14. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang keuangan;
    15. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    16. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Subbagian Umum

Pasal 8

  1. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan
  2. Kepala SubbagianUmum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas jabatan:
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikanarahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
    7. melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan;
    8. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    9. merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Badan serta mengusulkan penghapusan asset tetap, asset tidak berwujud, dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    10. melaksanakan koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Grobogan dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    11. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan asset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan asset tetap dan asset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
    12. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Badan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
    13. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
    14. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Badan;
    15. mengkdinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman, dan nyaman;
    16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di Subbagian umum;
    17. menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing subbagian, Sub Bidang, dan UPTB;
    18. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    19. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    20. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    21. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Pasal 9

  1. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  2. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan meliputi pendaftaran, pendataan dan Penetapan, penagihan, pengawasan, pengaduan,  keberatan dan  pelaporan Pajak I.
  3. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
    2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
    3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
    4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
    5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    7. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :
      1. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
      3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
      5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan;
      7. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan Penetapan, penagihan, pengawasan, pengaduan,  keberatan dan  pelaporan Pajak I;
      8. melaksanakan program kerja dan rencana pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      9. menyiapkan bahan, merumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pendapatan Pajak dari Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      10. menyiapkan bahan, merumusan dan melaksanakan penggalian pendapatan Pajak melalui pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      11. menyiapkan bahan, merumusan dan melaksanakan penyusunan Anggaran, Perubahan dan Perhitungan pendapatan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      12. menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi ketatausahaan, penyusunan data dan pelaporan pendapatan pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      13. melaksanakan pengembangan dan peningkatan penerimaan pendapatan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Masyarakat, Notaris/PPAT dan instansi terkait;
      14. menyelenggarakan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah khususnya Pajak Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada masyarakat, Notaris/PPAT dan institusi terkait;
      15. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah khusunya dari Pajak Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara periodik untuk mengetahui besarnya potensi pendapatan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      16. menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi dengan desa dan kecamatan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      17. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      18. mengoordinasikan pemungutan, pembayaran PBB dari masyarakat untuk disetoran kepada bank yang ditunjuk Daerah;
      19. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk dicarikan solusi pemecahannya;
      20. menganalisis dan mengoordinasikan usulan masukan dari berbagai pihak untuk memberikan jawaban/tanggapan dan pemecahan masalah guna kelancaran pelaksanaan program pendapatan daerah kususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      21. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pendaftaran, pendataan dan Penetapan, penagihan, pengawasan, pengaduan,  keberatan dan  pelaporan Pajak I;
      22. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      23. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
      24. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
      25. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak I

Pasal 10

  1. Sub Bidang  Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan.
  2. Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajaka I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak I.
  3. Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Idalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  pada  ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak I berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      1. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendaftaran, pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);
      2. melaksanakan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada obyek pajak yang telah mengalami perubahan melalui kegiatan Sistim Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP);
      3. memfasilitasi wajib pajak yang mengajukan Perubahan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan melalui desa/kelurahan dalam hal perubahan pemecahan, penggabungan, pengurangan dan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
      4. melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan untuk pemecahan masalah pendaftaran, pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);
      5. melakukan paraf terhadap berkas Verifikasi peralihan hak atas tanah dan bangunan;
      6. melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) untuk pencapaian target pendapatan yang ditetapkan;
      7. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Blangko Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP), Surat setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB);
      8. menyiapkan bahan laporan kegiatan hasil pendaftaran, pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) dengan sistematis;
      9. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      10. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
      11. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
      12. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penagihan Pajak I

Pasal 11

  1. Sub Bidang Penagihan Pajak I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan.
  2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penagihan pajak I.
  3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak I dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Penagihan Pajak I berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      1. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penagihan Pajak I;
      2. melaksanakan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dan instansi terkait dengan kurang bayar/lebih bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);
      3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pada Instansi vertikal dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);
      4. melaksanakan pencetakan, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) ke wajib pajak melalui kecamatan, desa/kelurahan;
      5. melaksanakan sosialisasi kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
      6. menghitung jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan Daerah;
      7. mencocokkan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang didasarkan pada jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
      8. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
      9. melaksanakan koordinasi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
      10. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kewenangannya;
      11. mengintensifkan pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
      12. melaporkan dan mengadministrasikan dengan baik penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
      13. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)  di Sub Bidang Penagihan Pajak I;
      14. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      15. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
      16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
      17. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan,Keberatan dan pelaporan Pajak I

Pasal 12

  1. Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan,Keberatan dan pelaporan Pajak I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan.
  2. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan,Keberatan dan pelaporan Pajak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak I.
  3. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan,Keberatan dan pelaporan Pajak I dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan:
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan,Keberatan dan pelaporan Pajak I berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak I;
    7. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2);
    8. menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    9. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pada desa/kelurahan yang belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    10. melaporkan dan mengadministrasikan dengan baik penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    11. menginventarisir pengaduan berkaitan dengan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB ) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);
    12. Menginventarisir permasalahan keberatan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);
    13. menyusun konsep pemecahan/jawaban atas masalah pengaduan dan atau keberatan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    14. menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi pemasukan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan (BPHTB);
    15. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP)  di bidang pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak I;
    16. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    17. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 13

  1. Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  2. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pajak daerah l
  3. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya;
    2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya;
    3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pajak daerah lainnya;
    4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pajak daerah lainnya;
    5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan seuai dengan tugas dan fungsinya.
    7. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :
      1. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pajak daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
      3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
      5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      6. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang  pajak daerah lainnya;
      7. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan pajak daerah lainnya kepada masyarakat dan institusi terkait;
      8. mengoordinasikan usulan masukan dari berbagai pihak untuk memberikan jawaban/tanggapan dan pemecahan masalah guna kelancaran pelaksanaan program pendapatan pajak daerah lainnya;
      9. menginventarisasi sumber-sumber pendapatan pajak daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara periodik untuk mengetahui besarnya potensi pendapatan pajak daerah lainnya;
      10. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah ;
      11. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan pajak daerah lainnya;
      12. mengoordinasikan pemungutan, pembayaran pajak daerah lainnya dari masyarakat untuk disetoran kepada bank yang ditunjuk Daerah;
      13. menginventarisasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan pajak daerah lainnya untuk dicarikan solusi pemecahannya;
      14. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP)  di bidang pajak daerah lainnya;
      15. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      16. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
      17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
      18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak II

Pasal 14

  1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
  2. Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak II.
  3. Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak II dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  pada ayat (2),  mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak II berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak II;
    7. melaksanakan porporasi benda-benda berharga;
    8. melaksanakan konsultasi dalam hal pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak lainnya dengan meminta petunjuk kepada atasan untuk penyempurnaan dan kelancaran tugas;
    9. melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan mengumpulkan bahan untuk pemecahan masalah berkaitan dengan pendaftaran obyek pajak lainnya;
    10. melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak lainnya untuk pencapaian target pendapatan yang ditetapkan;
    11. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak II;
    12. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    13. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penagihan Pajak II

Pasal 15

  1. Sub Bidang Penagihan Pajak II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
  2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penagihan pajak II.
  3. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak II dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Penagihan Pajak II berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penagihan pajak II;
    7. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan dan pendapatan Daerah lainnya;
    8. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pada Instansi vertikal dalam penagihan dan pendapatan Daerah  lainnya;
    9. melaksanakan koordinasi dalam optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak lainnya,  pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 orang pribadi dalam negeri dan Bagi Hasil Pajak Provinsi;
    10. melakukan identifikasi lapangan/inventarisir terhadap obyek pajak-obyek pajak yang sudah habis masa pemasangannya, jatuh tempo pembayarannya;
    11. melakukan koordinasi dengan Kepala UPTB berkaitan dengan verifikasi data obyek pajak yang belum bayar;
    12. melakukan koordinasi dengan Subbidang lainnya dalam bidang berkaitan dengan obyek pajak yang sudah jatuh tempo;
    13. melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang sudah jatuh tempo belum melakukan pembayaran dengan melihat data pemantauan yang ada Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pendapatan dan melakukan penagihan pajak Lainnya yang belum terbayar;
    14. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  penagihan pajak II;
    15. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    16. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan Pelaporan Pajak II

Pasal 16

  1. Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan Pelaporan Pajak II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
  2. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan Pelaporan Pajak II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak II.
  3. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan Pelaporan Pajak II dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Pengawasan, Pengaduan, Keberatan dan Pelaporan Pajak II berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak II;
    7. menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi pemasukan pajak II;
    8. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan penerimaan pajak II;
    9. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pemungutan pajak II;
    10. melaporkan dan mengadministrasikan dengan baik penerimaan Pajak II;
    11. menginventarisir pengaduan berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak II;
    12. menginventarisir permasalahan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak II;
    13. menyusun konsep pemecahan/jawaban atas masalah pengaduan dan atau keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak II;
    14. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak II;
    15. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    16. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima

Bidang Administrasi Anggaran

Pasal 17

  1. Bidang Administrasi Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  2. Kepala Bidang Administrasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang administrasi anggaran.
  3. Kepala Bidang Administrasi Anggaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi anggaran;
    2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi anggaran;
    3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang administrasi anggaran;
    4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi anggaran;
    5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi anggaran; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan seuai dengan tugas dan fungsinya.
    7. Kepala Bidang Administrasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :
      1. menyusun rencana dan program kegiatan bidang administrasi anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
      3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
      5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      6. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi anggaran;
      7. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
      8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA
      9. meneliti dan menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA/DPPA PPKD);
      10. melaksanakan koordinasi dangan Kementerian, Lembaga,  Institusi, Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
      11. memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)kepada Satuan Kerja Peangkat Daerah;
      12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan;
      13. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan penyusunan anggaran untuk tertib administrasi anggaran;
      14. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
      15. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  administrasi anggaran;
      16. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      17. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
      18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
      19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Administrasi Anggaran Pendapatan

Pasal 18

  1. Sub Bidang Administrasi Anggaran Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Anggaran.
  2. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Administrasi Anggarandalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi anggaran pendapatan.
  3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Administrasi Anggaran Pendapatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi anggaran pendapatan;
    7. mempersiapkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk  pendapatan dan pembiayaan Daerah;
    8. meneliti Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran-Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P endapatan Daerah dan Rencana Kerja Anggaran(RKA)/ Rencana Kerja Anggaran-Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (RKA-P  PPKD);
    9. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA endapatan Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranPejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA  PPKD);
    10. mempersiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan dan pebiayaan Daerah;
    11. melakukan penelitian rencana kerja dan anggaran pendapatan dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
    12. menyusun rancangan kebijakan pendapatan dan pembiayaan Daerah;
    13. melakukan evaluasi dan menginventarisasi permasalahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah;
    14. menyiapkan bahan konsultasi rencana anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada pemerintah provinsi/pusat;
    15. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan penyusunan anggaran pendapatan untuk tertib administrasi anggaran;
    16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  administrasi anggaran pendapatan;
    17. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    18. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    20. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja I

Pasal 19

  1. Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Anggaran.
  2. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Administrasi Anggaran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi anggaran belanja I.
  3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja Idalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja I berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi anggaran belanja I;
    7. menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan perumusan kebijakan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)belanja I;
    8. mempersiapkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
    9. meneliti Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran-Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P elanja Daerah dan RKA)/ Rencana Kerja Anggaran-Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (RKA-P  PPKD);
    10. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA  PPKD);
    11. mempersiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    12. meneliti pengajuan pergeseran anggaran, penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan atau mendesak ;
    13. menyiapkan bahan konsultasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada pemerintah provinsi/pusat;
    14. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja untuk tertib administrasi anggaran;
    15. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  administrasi anggaran belanja I;
    16. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    17. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja II

Pasal 20

  1. Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Anggaran.
  2. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Administrasi Anggarandalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi anggaran belanja II.
  3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja II dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja II berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi anggaran belanja II;
    7. menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan perumusan kebijakan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) belanja II;
    8. mempersiapkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk  belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), subsidi, hibah, belanja bantuan sbelanja tidak terduga;
    9. meneliti Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran-Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P elanja Daerah dan RKA)/ Rencana Kerja Anggaran-Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (RKA-P  PPKD);
    10. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA  PPKD;
    11. mempersiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    12. meneliti pengajuan pergeseran anggaran, penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan atau mendesak;
    13. menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang unit kerja lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
    14. menyiapkan bahan konsultasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada pemerintah provinsi/pusat;
    15. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pengawasan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja untuk tertib administrasi anggaran;
    16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  administrasi anggaran belanja II;
    17. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    18. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    20. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam

Bidang Akuntansi

Pasal 21

  1. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  2. Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang akuntansi.
  3. Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
    2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi;
    3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang akuntansi;
    4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang akuntansi;
    5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang akuntansi; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan seuai dengan tugas dan fungsinya.
    7. Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan tugas :
      1. menyusun rencana dan program kegiatan bidang akuntansiberdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
      3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
      5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      6. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akuntansi;
      7. menyelenggarakan analisis data dan bahan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
      8. menyelenggarakan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi dan pelaporan keuangan;
      9. melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah dan menyajikan pelaporannya secara periodik;
      10. menyelenggarakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
      11. menyelenggarakan pembuatan pelaporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyajian informasi keuangan Daerah;
      12. menyelenggarakan exuiting dan controling  serta koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
      13. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  akuntansi;
      14. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      15. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
      16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
      17. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Akuntansi I

Pasal 22

  1. Sub Bidang Akuntansi I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.
  2. Kepala Sub Bidang Akuntansi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Akuntansi I.
  3. Kepala Sub Bidang Akuntansi I dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Akuntansi I berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akuntansi I;
    7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data akuntansi I;
    8. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan satuan kerja perangkat daerah untuk disajikan dalam berita acara rekonsiliasi (BAR);
    9. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
    10. menyiapkan bahan dan menyusun hasil rekonsiliasi untuk bahan reviu laporan keuangan;
    11. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan akuntansi asset;
    12. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan akuntasi serta pengungkapan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
    13. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan laporan realisasi anggaran secara berkala;
    14. menyiapkan bahan dan menghimpun data Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebagai dasar penghitungan piutang pajak dan retribusi Daerah;
    15. melaksanakan exuiting dan controling serta koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
    16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  akuntansi I;
    17. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    18. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    20. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Akuntansi II

Pasal 23

  1. Sub Bidang Akuntansi IIAkuntansi.
  2. Kepala Sub Bidang Akuntansi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Akuntansi II.
  3. Kepala Sub Bidang Akuntansi II dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Akuntansi II berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akuntansi II;
    7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data di bidang akuntansi II;
    8. menyiapkan bahan dan menyusun rekapitulasi pendapatan dan belanja harian sebagai bahan input data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    9. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan satuan kerja perangkat daerah untuk disajikan dalam berita acara rekonsiliasi (BAR);
    10. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
    11. menyiapkan bahan dan menyusun hasil rekonsiliasi untuk bahan reviu laporan keuangan;
    12. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan akuntansi asset;
    13. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan akuntasi serta pengungkapan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah;
    14. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan laporan realisasi anggaran secara berkala;
    15. menyiapkan bahan dan menghimpun data Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebagai dasar penghitungan piutang pajak dan retribusi daerah;
    16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  akuntansi II;
    17. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    18. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    20. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pelaporan

Pasal 24

  1. Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.
  2. Kepala Sub Bidang Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelaporan.
  3. Kepala Sub Bidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelaporan;
    7. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data di bidang pelaporan;
    8. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan aplikasi teknologi Penyusunan Laporan Keuangan (LPK);
    9. menyiapkan bahan dan melaksanakan dinamisasi data dan informasi pelaporan keuangan;
    10. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi;
    11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berkala meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan akhir tahun;
    12. menyiapkan bahan dan menghimpun laporan keuangan organisasi perangkat daerah;
    13. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia (BPK-RI);
    14. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    15. menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  pelaporan;
    17. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    18. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    20. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Perbendaharaan

Pasal 25

  1. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  2. Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perbendaharaan.
  3. Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
    2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;
    3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Perbendaharaan;
    4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbendaharaan;
    5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan seuai dengan tugas dan fungsinya.
    7. Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan tugas :
      1. menyusun rencana dan program kegiatan bidang perbendaharaanberdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
      3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
      5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan;
      7. melaksanakan kegiatan di bidang perbendaharaan ;
      8. melaksanakan tugas sebagai kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
      9. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan kas daerah guna menjaga likuiditas kas;
      10. mengoreksi Rancangan Keputusan Bupati tentang penunjukan personil Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD), meliputi :
  4. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
  5. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
  6. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  7. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
  8. bendahara pengelolaan yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  9. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  10. Pejabat lain dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    1. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  perbendaharaan;
    2. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    3. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    4. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    5. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Perbendaharaan I

Pasal 26

  1. Sub Bidang Perbendaharaan I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
  2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan I.
  3. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan I;
    7. mempersiapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan pengelola keuangan, meliputi:
  4. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
  5. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pertangung Jawaban (SPJ).
  6. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertangung Jawaban (SPJ).
  7. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  8. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
  9. bendahara pengelolaan yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terdug  dan pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  10. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  11. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    1. Meneliti kebenaran dokumen persyaratan pengajuan dana Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU), Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang diajukan oleh Satuan Perangkat Daerah sebagai berikut:
  12. Dinas Pendidikan.
  13. Dinas Kesehatan.
  14. Rumah Sakit Umum Daerah .
  15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  17. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
  18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  19. Satuan Polisi Pamong Praja.
  20. Dinas Sosial.
  21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
  23. Dinas Ketahanan Pangan
  24. Dinas Lingkungan  Hidup.
  25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  27. Dinas Perhubungan.
  28. Dinas Komunikasi dan Informatika.
  29. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  31. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
  32. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Daerah.
    1. Meneliti kebenaran dokumen persyaratan pengajuan dana Surat Perintah Gaji Pegawai Negeri sipil yang diajukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
    2. Mempersiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditandatangani Kuasa Bendaha Umum Daerah (BUD);
    3. memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban yang akan dimintakan gantinya melalui Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana pada huruf h untuk penerbitan SP2D;
    4. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi, evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan kepada bendahara dan pengelola keuangan lainnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana pada huruf h;
    5. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  perbendaharaan I;
    6. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    7. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    8. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Perbendaharaan II

Pasal 27

  1. Sub Bidang Perbendaharaan IIPerbendaharaan.
  2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan II.
  3. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbendaharaan II;
    7. Meneliti kebenaran dokumen persyaratan pengajuan dana Surat Perintah Membayar Uang Panjar, Ganti Uang, Tambah Uang dan Langsung yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
      1. Dinas Pertanian.
      2. Dinas Peternakan dan Perikanan.
      3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
      4. Sekretariat Daerah.
      5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
      6. Inspektorat.
      7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
      8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
      9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
      10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
  4. Kecamatan Kedungjati.
  5. Kecamatan Karangrayung.
  6. Kecamatan Penawangan.
  7. Kecamatan Toroh.
  8. Kecamatan Geyer.
  9. Kecamatan Pulokulon.
  10. Kecamatan Kradenan.
  11. Kecamatan Gabus.
  12. Kecamatan Ngaringan.
  13. Kecamatan Wirosari.
  14. Kecamatan Tawangharjo.
  15. Kecamatan Grobogan.
  16. Kecamatan Purwodadi.
  17. Kecamatan Brati.
  18. Kecamatan Klambu.
  19. Kecamatan Godong.
  20. Kecamatan Gubug.
  21. Kecamatan Tegowanu.
  22. Kecamatan Tanggungharjo.
    1. mempersiapkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) untuk ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
    2. memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang akan dimintakan gantinya melalui Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU)Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana pada huruf g untuk penerbitan SP2D;
    3. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi, evaluasi dan pembinaan penatausahaan keuangan dengan bendahara dan pengelola keuangan lainnya pada SKPD sebagaimana pada huruf g;
    4. melaksanakan koordinasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Langsung PPKD lainnya dengan SKPD Teknis;
    5. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  perbendaharaan II;
    6. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    7. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    8. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Kas Daerah

Pasal 28

  1. Sub Bidang Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
  2. Kepala Sub Bidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kas Daerah.
  3. Kepala Sub Bidang Kas Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Kas Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kas Daerah;
    7. melaksanakankoordinasi/konsultasidalamrangkapercepatanpenyerapandanpelaporandantransfer;
    8. menyusunlaporanterkaitpersyaratanpengajuan dana transfer;
    9. menyusunrancangananggarankas Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkanrancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangka Daerah (DPA-SKPD);
    10. mengaturlikuiditaskeuanganDaerah;
    11. menerbitkanSuratPenyediaan Dana (SPD);
    12. melaksanakanpengawasansecaracermatataspenerimaandanpembayaranatasbebanrekeningkasDaerah;
    13. melaksanakansetoran yang menjadikankewajiban Daerah keKas Negara;
    14. membukukansecaratertibberdasarkanperaturan yang berlakuatassemuapenerimaandanpembayarandaerah;
    15. melaksanakanevaluasi, monitoring danpengawasanataspenerimaandanpengeluaranberdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  kas Daerah;
    17. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    18. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    20. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedelapan

Bidang Asset Daerah

Pasal 29

  1. Bidang Asset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  2. Kepala Bidang Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang asset Daerah.
  3. Kepala Bidang Asset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi :
    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang asset Daerah;
    2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang asset Daerah;
    3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Asset Daerah;
    4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang asset Daerah;
    5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang asset Daerah; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan seuai dengan tugas dan fungsinya.
    7. Kepala Bidang Asset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan tugas :
      1. menyusun rencana dan program kegiatan bidang asset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
      3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
      5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang asset Daerah;
      7. menyusun rencana kegiatan dibidang pengelolaan barang milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfataan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagai pedoman  dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan;
      8. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
      9. menyusun standar barang dan standar kebutuhan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran;
      10. meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
      11. Meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
      12. menyusun rencana kebutuhan barang milik Daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfataan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
      13. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
      14. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
      15. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah;
      16. mencatat barang milik daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak  digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
      17. mengamankan dan memelihara barang milik daerahyang telah diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
      18. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah;
      19. membantu pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik Daerah;
      20. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang  Satuan Kerja Perangkat Daerah;
      21. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barangmilik Daerah;
      22. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang  Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik Daerah; dan
      23. menyiapkan dokumen tuntutan ganti rugi;
      24. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pengelolaan barang milik daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah guna dipahami dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
      25. melaksanakan pembinaan kepada pengurus barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkala guna tercipta tertib administrasi dan penatausahaan barang milik Daerah;
      26. melakukan evaluasi tahunan terhadap kegiatan pengelolaan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan melalui data/laporan yang ada guna diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan tugas;
      27. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  asset Daerah;
      28. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      29. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
      30. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
      31. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan

Pasal 30

  1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Asset Daerah.
  2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Asset Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan.
  3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan;
    7. menyusun rencana kegiatan dibidang perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan dan perencanaan penghapusan barang milik daerah serta pemanfaatan barang milik Daerah;
    8. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
    9. menyiapkan bahan penyusunan standar barang dan standar kebutuhan dengan mengoordinasikan dengan dinas terkait sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran;
    10. menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
    11. menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
    12. menghimpun rencana kebutuhan SKPD guna penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfataan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
    13. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
    14. menyiapkan dokumen usulan pemanfaatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengaturan pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah meliputi: Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
    15. melaksanakan koordinasi di lingkungan kerjanya maupun dengan dinas/instansi terkait guna diperoleh keterpaduan kerja serta guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
    16. melakukan evaluasi tahunan terhadap kegiatan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan yang telah dilaksanakan melalui data/laporan yang ada guna diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan tugas; 
    17. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan asset Daerah;
    18. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    19. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    20. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    21. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Administrasi Asset

Pasal 31

  1. Sub Bidang Administrasi AssetAsset Daerah.
  2. Kepala Sub Bidang Administrasi Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Asset Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang administrasi asset Daerah.
  3. Kepala Sub Bidang Administrasi Asset dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Administrasi Asset berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi asset Daerah;
    7. menyusun dan melaksanakan kegiatan dibidang administrasi asset yang meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dan penatausahaan asset Daerah;
    8. menghimpun dan meneliti dokumen usulan penggunaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan barang milik daerah  meliputi : penetapan status, pengalihan status, penggunaan sementara dan penetapan status barang yang dioperasikan oleh pihak lain;
    9. menghimpun dan menyiapkan bahan pencatatan barang milik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak  digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
    10. menyiapkan pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah;
    11. membantu pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barangmilik Daerah;
    12. mengumpulkan dan menghimpun serta mengolah data yang berhubungan dengan laporan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah.
    13. mengumpulkan dan menghimpun laporan hasil pengadaan barang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    14. mengumpulkan dan menghimpun laporan hasil pemeliharaan barang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    15. menghimpun laporan hasil inventarisasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui pendaftaran dan pencatatan;
    16. menyiapkan dan melakukan perubahan status hukum terhadap barang daerah sesuai dengan prosedur serta kebutuhan  yang ada guna diketahui kejelasan serta kepastian status kepemilikannya;
    17. melakukan evaluasi tahunan terhadap kegiatan pengadministrasian asset daerah yang meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian dan penatausahaan asset Daerah yang telah dilaksanakan melalui data/laporan yang ada guna diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan tugas;
    18. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  administrasi asset Daerah;
    19. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    20. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    21. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    22. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang Penghapusan

Pasal 32

  1. Sub Bidang Penghapusan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Asset Daerah.
  2. Kepala Sub Bidang Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Asset Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penghapusanAsset Daerah.
  3. Kepala Sub Bidang Penghapusan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Penghapusan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penghapusanAsset Daerah;
    7. menyiapkan bahan dan melaksanakan penghapusan yang meliputi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah serta tuntutan ganti rugi;
    8. menghimpun, meneliti dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik Daerah meliputi : penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah yang memerlukan persetujuan Bupati;
    9. menghimpun, meneliti dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
    10. menghimpun meneliti dan menyiapkan dokumen usulan pemusnahan dan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengaturan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
    11. menghimpun, meneliti dan menyiapkan dokumen tuntutan ganti rugi;
    12. melakukan evaluasi tahunan terhadap kegiatan penghapusan barang milik Daerah yang meliputi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah serta tuntutan ganti rugi yang telah dilaksanakan melalui data/laporan yang ada guna diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan tugas;
    13. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di  bidang  penghapusanAsset Daerah;
    14. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    15. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    16. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    17. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB  V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Susunan Organisasi

Pasal 33

  1. Dengan Peraturan Bupati ini pada Badan dibentuk UPTB Pengelola Pendapatan Daerah terdiri dari :
    1. UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Purwodadi.
    2. UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Grobogan.
    3. UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Wirosari.
    4. UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Kradenan.
    5. UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Godong.
    6. UPTB Pengelola Pendapatan Daerah Gubug.

                             Pasal   34

  1. Susunan Organisasi UPTB terdiri dari  :
    1. Kepala;
    2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
    4. Bagan Organisasi UPTB sebagaimana Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas  Pokok dan Uraian Tugas Jabatan

Pasal 35

  1. UPTB Pengelola Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  2. Kepala UPTB Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah kerjannya.
  3. Kepala UPTB Pengelola Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
    1. penyusunan program kerja UPTB pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah kerjannya;
    2. pelaksanaan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah kerjannya;
    3. pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di bidang pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah kerjannya;
    4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTB;
    5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
    6. Kepala UPTB Pengelola Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian tugas jabatan :
      1. menyusun rencana dan program kegiatan UPTB Pengelola Pendapatan Daerahberdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
      2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
      3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
      4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
      5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
      6. menyusun rencana kerja penggalian pendapatan Daerah;
      7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak, penarikan retribusi lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
      8. menggali potensi disektor pendapatan daerah baik pajak dan retribusi untuk peningkatan pendapatan asli Daerah;
      9. membantu kelancaran pungutan pajak bumi dan bangunan dan ikut menyelesaikan masalah yang timbul dari pajak bumi dan bangunan;
      10. memberikan rekomendasi bagi perjanjian ijin toko guna dijadikan bahan pertimbangan di wilayah kerjanya;
      11. membuat bon surat-surat berharga (karcis-karcis) untuk mencukupi kebutuhan berkaitan pendapatan Daerah;
      12. menyusun laporan pendapatan pajak dan retribusi Daerah berdasarkan pemasukan penarikan retribusi Daerah sebagai bahan evaluasi selanjutnya;
      13. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas di lapangan;
      14. melaksanakan kegiatan pendataan subyek dan obyek pendapatan Daerah;
      15. melaksanakan pemungutan dan pembukuan pendapatan;
      16. menyusun data dan laporan penerimaan pendapatan;
      17. menyetorkan hasil pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain kepada Bendahara Khusus Penerimaan;
      18. menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan inventarisasi sarana prasarana kantor, kendaraan dinas untuk operasional pemungutan pendapatan;
      19. mengoordinasikan usaha permecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan;
      20. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      21. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
      22. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
      23. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 36

  1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTB dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan dilingkungan UPTB.
  3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan :
    1. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
    2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
    3. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberikanarahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
    4. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
    5. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
    6. melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, administrasi, surat menyurat, pengelolaan keuangan dan perjalanan dinas dilingkungan UPTB;
    7. melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan, kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya serta pengelolaan keuangan UPTB dan pertangungjawaban keuangan;
    8. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, izin belajar, izin gelar, penyesuaian ijasah untuk kenaikan pangkat, usul pengkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai, Asuransi Kesehatan, Kartu Tabungan dan Asuransi  Pegawai Negeri dan hak hak kepegawaian lainnya;
    9. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan UPTB;
    10. melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana UPTB, kebersihan dan kerumahtanggan kantor;
    11. menyelenggarakan pelayanan administrasi UPTB;
    12. melaksanakan pemeliharaan, perawatan barang-barang inventaris milik pemerintah yang ada di UPTB untuk menunjang tugas UPTB;
    13. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaran UPTB;
    14. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di dilingkungan UPTB;
    15. menyiapkan bahan pelaksanaan Sistim Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di dilingkungan UPTB;
    16. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    17. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
    18. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
    19. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 37

  1. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Badan mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 38

  1. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan perumpuan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu dilakukan oleh Instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 39

  1. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usahaserta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
  3. Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

  1. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usahaserta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 42

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha,  dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentudi lingkungan Badan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badanyang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Kepala Bidang di lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Pasal 44

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN  PERALIHAN

Pasal 45

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 1 Januari 2017.

BAB IX

KETENTUAN  PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan(Berita Daerah Kabupaten Grobogan  Tahun 2008 Nomor 22 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2012 tentang  Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2008tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 23 November 2016

BUPATI   GROBOGAN,

ttd.

SRI  SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal  23 November 2016

   SEKRETARIS  DAERAH

KABUPATENGROBOGAN,

ttd.

         SUGIYANTO

Renstra DPPKAD

  

  1.    PENDAHULUAN

         A.  Latar Belakang

                              Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun Pertama dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

                  Landasan hukum penyusunan Renja-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah- laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016.

                              Renja-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Disamping itu Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2016, memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (1) dan  (2).

         B.  Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

                                 Tugas Pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan “Merumuskan Kebijakan teknis Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset milik daerah serta mengkoordinasikan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) meliputi Penetapan, Perubahan dan Perhitungan serta Pengelolaan Administrasi KeuanganDaerah”.                                                                                                                                                                              

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2008 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja di dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  2. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  4. Pembinaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan kegiatan di Dinas.
  5. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di Dinas
  6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas.
  7. Pemberian rekomendasi perijinan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  8. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun program kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
  2. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan  pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan memberikan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan untuk menentukan kebijakan.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
  6. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
  7. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pemungutan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, PBB dan retribusi daerah yang telah ditetapkan.
  8. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
  9. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh Bupati.
  11. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
  12. Melaksanakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
  13. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan pengeluaran kas daerah.
  14. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
  15. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
  16. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
  17. Menyajikan informasi keuangan daerah.
  18. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
  19. Melaksanakan penyusunan RKA-SKPD dan menyusun DPA-SKPD.
  20. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  21. Melaksanakan anggaran SKPD, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD dan pertangungjawaban keuangan.
  22. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  23. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
  24. Menandatangani SPM dan mengawasi pelaksanaan anggaran dinas.
  25. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab dinas.
  26. melaksanakan pengelolaan asset daerah atau barang milik daerah/kekayaan daerah.
  27. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
  28. Melaksanakan penilaian tugas bawahan dengan mengkaji ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab, pengabdian, potensi kerja dan hasil kerja staf dengan DP3 untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
  29. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
  30. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.
  31. Melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap seluruh kegiatan dinas.
  32. Mengkoordinasikan dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten.
  33. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
  34. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintah dinas.
  35. Menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan Dinas.
  36. Menyusun telaah staf sesuai bidang di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C.  Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1.   Kepala, 

  1. Bagian Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan, b. Sub Bagian Keuangan, c. Sub bagian Umum
  2. Bidang Pendapatan, membawahkan : a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, b. Seksi Penetapan, c. Seksi Penagihan dan Pendapatan daerah Lainnya.
  3. Bidang Administrasi Anggaran, membawahkan : a. Seksi Anggaran Pendapatan Daerah, b. Seksi Anggaran Belanja Langsung, c. seksi Anggaran Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan Daerah.
  4. Bidang Akuntansi, membawahkan : a. Seksi Akuntansi Pendapatan daerah, b. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan daerah, c. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
  5. Bidang Perbendaharaan, membawahkan : a. Seksi Perbendaharaan, b. Seksi Verifikasi, c. Seksi Penerimaan dan Pembayaran Keuangan
  6. Bidang Asset Daerah, membawahkan : a. Seksi Pengadaan, b. Seksi Distribusi dan Pemeliharaan, c. Seksi Administrasi Asset daerah.
  7. UPTD, terdiri dari :   a. Kec.Purwodadi, b. Kec.Grobogan, c. Kec.Godong, d. Kec.Wirosari, e. Kec.Gubug, f. Kec.Kradenan

 

II.     VISI DAN MISI

  1. Pernyataan Visi Jangka Menengah SKPD

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah yang Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah”

Uraian makna dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Professional, artinya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Efektif, artinya dalam melaksanakan tugas memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada.
  3. Efisien, artinya dalam melaksanakan tugas mempunyai ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya biaya dan waktu.
  4. Transparan, artinya dalam melaksanakan tugas dilakukan dengan transparan.
  5. Akuntabel, artinya kegiatan yang dilaksanakan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
  1. Pernyataan Misi Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan Visi tersebut, maka disusunlah misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan, yang merupakan penjabaran secara operasional dari visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1.   Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung profesional kerja dan peningkatan SDM

2.   Menumbuhkembangkan daya cipta, rasa dan karsa maupun karya untuk meningkatkan pemberdayaan potensi dalam upaya meningkatkan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

3.   Memantapkan koordinasi kepada seluruh unit kerja dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan dan pemerintahan.

  1. KEBIJAKAN

   A.  Kedudukan Program/Kegiatan SKPD Tahun Rencana menurut Rencana Kerja Jangka Menengah

         Kedudukan program/kegiatan SKPD yang direncanakan merupakan implementasi program/kegiatan dari Rencana Kerja Jangka Menengah.

Program/kegiatan SKPD diperlukan guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan program yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 untuk tahun rencana 2017.

                        Adapun keterkaitan program/kegiatan SKPD yang direncanakan pada tahun 2017 dengan RPJMD Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

        

No

RPJMD 2011 – 2016

RENJA TAHUN 2017

Indikasi Kegiatan

Arah Kebijakan

Program

Arah Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan Administrasi perkantoran

Meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran

Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalansi  listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat Koordinasi ke dalam daerah

Penyelesaian Tuntutan ganti kerugian daerah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangko PBB TA. 2018

Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI

Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi

Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Grobogan

2

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringannya

Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor DPPKAD

Update Data SISMIOP PBB-P2

Asistensi SIMDA BMD Kabupaten Grobogan

Pengadaan Bingkai Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)

Pengelolaan SIMDA Pendapatan

Pendampingan Aplikasi Persediaan Barang

Pemasangan iklan Layanan Masyarakat Tahun 2017

Pengadaan Hadiah Lunas PBB-P2 untuk Kecamatan

3

Meningkatkan disiplin aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

Meningkatkan kedisiplinan SDM aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pembinaan Teknis Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD TA.2018

Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pendalaman Materi Penatausahaan Keuangan bagi PNS BPPKAD

Bimbingan teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Bagi PPK-SKPD dan Bendahara Gaji Se-Kabupaten Grobogan

Pembinaan Penatausahaan keuangan daerah bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran

4

Meningkatnya laporan capaian kinerja

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa se Kab. Grobogan

Penyusunan Laporan Keuangan DPPKAD selaku SKPD TA. 2016 dan Penatausahaan Keuangan DPPKAD Kab. Grobogan TA. 2017

Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja dan Rencana Kerja DPPKAD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPKAD

Pengendalian, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD

Penyusunan LPPD dan LKPJ DPPKAD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja DPPKAD TA. 2017

Penyusunan Rencana Kegiatan DPPKAD dan PPKD TA. 2018

Penatausahaan Aset daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD

Peningkatan Perencanaan Anggaran DPPKAD TA. 2017

Perencanaan dan realisasi kebutuhan barang milik daerah

Peningkatan Perencanaan Anggaran Perubahan  DPPKAD TA. 2017

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB)

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2018

Penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2018

Penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

Pembentukan Pengelola Keuangan TA. 2017

Penyediaan Sarana Perbendaharaan

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan

Rekonsiliasi Realisasi SP2D

Penyusunan realisasi triwulan dan semesteran APBD TA. 2017

Penyusunan LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dengan aplikasi Simda (BPKP)

Intensifikasi PBB P2

Intensifikasi Pajak daerah dan Pendapatan Lainnya

Peningkatan penarikan tunggakan pajak terutang

Pengelolaan Administrasi pergeseran anggaran SKPD se kab. Grobogan TA. 2017

Bintek Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Koordinasi Permasalahan Penatausahaan Keuangan dengan Instansi terkait

Sosialisasi Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak daerah

Pembentukan Basis Data SISMIOP PBB-P2 dan Peta Digital

Koordinasi dan Verifikasi BPHTB

Percepatan Pelunasan PBB-P2 Kab. Grobogan

Koordinasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Langsung PPKD Lainnya dengan SKPD Teknis

Penyusunan Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Evaluasi Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Propinsi

Pengelolaan Kas Daerah

Sosialisasi Transfer ke daerah dan dana desa

Penyusunan Perbup Pajak Parkir dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan

6

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi daerah

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah

Meningkatkan pendataan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Penatausahaan SKPD, SSPD Optimalisasi peran MANPA dan UPTD

Program Pengembangan Potensi Pendapatan daerah

Pendataan Pajak Daerah

Pensertifikatan Tanah milik Kab. Grobogan

Pencetakan SPPT PBB Th. 2018

Pelayanan Administrasi PBB Th. 2017

Penyediaan Blangko SSPD PBB dan BPHTB

Penilaian Objek Pajak Khusus PBB-P2

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Penyuluhan SPPT PBB-P2 Tahun 2017

Pencetakan Kertas Continous Form SKPD dan SSPD

Penyediaan Blangko Pelayanan PBB-P2

Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

Orientasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Perbup tentang petunjuk pelaksanaan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

 

B.     Capaian Kinerja Periode Lalu

1.   Capaian Kinerja untuk masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

NO

PROGRAM

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN SPM (%)

ANGGARAN

 

ALOKASI

REALISASI

 

(Rp)

(Rp)

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

42,95

75.000.000

32.215.250

 

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

78,85

120.000.000

94.624.188

 

3

Penyediaan Alat Tulis Kantor

90,30

185.000.000

167.058.500

 

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

98,18

100.000.000

98.184.500

 

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

52,58

60.000.000

31.550.000

 

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

95,28

25.000.000

23.820.000

 

7

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

83,65

190.000.000

158.940.000

 

8

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

98,89

900.000.000

890.028.050

 

9

Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah

100,00

35.000.000

34.999.065

 

10

Peningkatan Kinerja Tim TP TGR

87,70

100.000.000

87.702.750

 

11

Pengelolaan Kearsipan DPPKAD

92,09

65.000.000

59.859.000

 

12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangko PBB Tahun 2017

91,09

225.000.000

204.963.500

 

13

Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI

98,27

385.001.883

378.333.800

 

14

Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi

85,37

190.000.000

162.200.000

 

15

Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan

92,48

85.000.000

78.611.200

 

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

97,33

100.000.000

97.332.642

 

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

67,07

128.510.000

86.191.000

 

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

98,81

100.000.000

98.811.000

 

4

Pemeliharaan rutin/berkala computer dan Jaringannya

34,52

115.000.000

39.703.500

 

5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor DPPKAD

92,84

648.000.000

601.630.600

 

6

Pengelolaan Website DPPKAD

99,61

55.000.000

54.784.500

 

7

Update Data SISMIOP PBB-P2

99,47

150.000.000

149.205.000

 

8

Asistensi SIMBADA Kabupaten Grobogan

81,09

200.000.000

162.182.250

 

9

Pengadaan Bingkai Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)

99,96

150.000.000

149.940.000

 

10

Pengelolaan SIMDA Pendapatan

89,01

125.000.000

111.265.400

 

11

Penataan Ruang Aula II DPPKAD

99,20

60.000.000

59.519.500

 

12

Pembuatan Aplikasi Persediaan Barang

88,81

70.000.000

62.170.000

 

13

Pembuatan Aplikasi Perjalanan Dinas

91,34

65.000.000

59.370.000

 

14

Pembangunan Pagar Pengamanan Asset Milik Pemerintah Kab. Grobogan

84,00

40.000.000

33.598.500

 

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

98,24

77.000.000

75.647.500

 

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

97,75

200.000.000

195.497.800

 

2

Pembinaan Tehnis dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

82,53

140.000.000

115.541.000

 

3

Bimbingan Tehnis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017

88,43

400.000.000

353.710.000

 

4

Pembinaan Pengelola Keuangan dan PUG DPPKAD

98,39

   75.000.000

73.796.000

 

5

Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah

98,98

480.000.000

475.108.750

 

6

Sosialisasi Penggunaan DAK dan Pelatihan Aplikasi LDT

94,15

100.000.000

94.150.000

 

7

Pendalaman Materi Penatausahaan Keuangan DPPKAD

98,37

160.000.000

157.384.500

 

8

Rekonsiliasi data BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan

96,94

100.000.000

96.939.450

 

9

Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

99,96

245.000.000

244.895.000

 

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Se Kabupaten Grobogan

93,53

100.000.000

93.525.500

 

2

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan DPPKAD Kab. Grobogan

95,42

80.000.000

76.339.000

 

3

Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

99,33

70.000.000

69.529.800

 

4

Pembentukan Pengelola Keuangan TA. 2016

97,80

70.000.000

68.458.000

 

5

Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan DPPKAD Kabupaten Grobogan

81,77

80.000.000

65.413.500

 

6

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja DPPKAD TA. 2016

99,28

60.000.000

59.566.500

 

7

Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD

98,99

100.000.000

98.989.500

 

8

Penyusunan LPPD dan LKPJ DPPKAD TA. 2016

98,05

40.000.000

39.218.000

 

9

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD TA. 2016

98,69

110.000.000

108.562.500

 

10

Verifikasi Surat  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

94,48

100.000.000

94.480.500

 

11

Penyusunan Rencana Kegiatan DPPKAD TA. 2017

97,09

75.000.000

72.820.000

 

12

Pengelolaan dan Rekonsiliasi Perkembangan Asset Daerah Kabupaten Grobogan

97,84

225.000.000

220.144.500

 

13

Penyusunan DPA Penetapan DPPKAD TA. 2016

92,42

95.000.000

87.800.000

 

14

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang dan Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, serta laporan hasil pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah

96,80

180.000.000

174.248.750

 

15

Penyusunan RKA dan DPA Perubahan DPPKAD TA. 2016

94,76

100.000.000

94.755.000

 

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

78,91

175.000.000

138.084.350

 

2

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2017

91,40

360.000.000

329.048.000

 

3

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2017

88,18

370.000.000

326.281.500

 

4

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2016

94,19

410.000.000

386.161.000

 

5

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2016

89,91

438.690.000

394.405.000

 

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015

97,09

387.500.000

376.220.808

 

7

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015

99,47

387.500.000

385.457.000

 

8

Penyusunan SPD

99,25

100.000.000

99.245.000

 

9

Penyusunan Anggaran Kas Daerah

99,61

100.000.000

99.607.500

 

10

Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan bagi PPK-SKPD dan Bendahara Gaji se Kabupaten Grobogan

98,67

85.000.000

83.866.000

 

11

Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan

98,48

190.000.000

187.106.000

 

12

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan

95,74

140.000.000

134.037.400

 

13

Penatausahaan Iuran Wajib Pegawai

99,53

80.000.000

79.620.550

 

14

Rekonsiliasi Realisasi SP2D

99,45

100.000.000

99.445.000

 

15

Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semesteran APBD TA. 2016

82,87

200.000.000

165.732.000

 

16

Penyusunan LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 dan Persiapan penyusunan  LKPD Tahun 2016

91,17

300.000.000

273.520.650

 

17

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

99,72

140.000.000

139.601.500

 

18

Pertanggungjawaban/Pelaporan Dana Kapitasi JKN pada FKTP di PPKD

57,43

90.000.000

51.687.000

 

19

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan daerah dengan Aplikasi Simda

96,34

310.000.000

298.640.000

 

20

Legalisasi Benda Berharga Pajak & Retribusi Sebagai Bukti Pembayaran yang Sah

95,70

45.000.000

43.064.000

 

21

Intensifikasi PBB P2

91,93

400.710.000

368.389.500

 

22

Sinkronisasi dan koordinasi Anggaran Transfer

98,62

270.000.000

266.275.630

 

23

Intensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya

95,54

360.000.000

343.947.500

 

24

Peningkatan Penarikan Tunggakan Pajak Terutang

99,90

50.000.000

49.950.000

 

25

Pengelolaan Administrasi Pergeseran anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2016

98,96

125.000.000

123.700.000

 

26

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

98,10

150.000.000

147.147.000

 

27

Bintek Sistem akuntansi Keuangan Daerah bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

98,66

480.000.000

473.554.000

 

28

Koordinasi dan Pelaporan Unit akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Dana Tuga Pembantuan

18,00

30.000.000

5.400.000

 

29

Pembinaan Teknis Pertanggungjawaban Perpajakan

98,35

100.000.000

98.350.000

 

30

Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pembiayaan

92,41

85.000.000

78.551.500

 

31

Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2010

95,08

35.000.000

33.278.000

 

32

Pembentukan Basis Data SISMIOP PBB-P2 dan Peta Digital

99,74

350.000.000

349.091.000

 

33

Koordinasi dan Verifikasi BPHTB

95,63

90.000.000

86.068.000

 

34

Penyusunan Peraturan Bupati tentang bantuan keuangan

66,90

60.000.000

40.140.800

 

35

Penyusunan Peraturan Bupati tentang hibah dan bantuan sosial

82,32

60.000.000

49.392.500

 

36

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan gaji PNS

99,37

100.000.000

99.374.000

 

37

Revisi Perbup No. 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBB-P2 dan Perbup No. 18 Tahun 2012 tentang BPHTB

76,76

100.000.000

76.762.000

 

38

Percepatan Pelunasan PBB-P2 Kab. Grobogan

90,18

150.000.000

135.265.000

 

39

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Belanja Tidak Langsung

99,37

70.000.000

69.559.000

 

40

Penyusunan Analisis Invenstasi Pemerintah Daerah

82,01

100.000.000

82.012.500

 

7

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab / Kota

1

Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan LKPD berbasis Akrual TA. 2015

92,46

100.000.000

92.462.000

 

2

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran

98,14

100.000.000

98.140.000

 

8

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Pengelolaan Admnisitrasi Kepegawaian DPPKAD Kab. Grobogan

81,52

50.000.000

40.759.000

 

9

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1

Penatausahaan SKPD, SSPD dan Optimalisasi Peran Manpa dan UPTD

99,25

245.000.000

243.155.000

 

10

Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

1

Pendataan Pajak daerah

94,33

140.000.000

132.055.000

 

2

Pensertifikatan Tanah dan Pemasangan Papan Tanda Kepemilikan Tanah Kab. Grobogan

75,39

400.000.000

301.562.410

3

Pencetakan SPPT PBB Th. 2016

97,97

150.000.000

146.955.000

 

4

Pelayanan Administrasi PBB Th. 2016

99,61

125.000.000

124.515.000

 

5

Pencetakan Nota Penjualan Pajak Restoran/Rumah Makan dan Pajak Parkir

97,74

80.000.000

78.191.500

 

6

Penyediaan Blangko SSPD PBB dan BPHTB

91,66

130.000.000

119.151.500

 

7

Penilaian Objek Pajak Khusus PBB-P2

97,28

100.000.000

97.279.000

 

8

Validasi Data Nihil SPPT PBB-P2

94,98

75.000.000

71.236.500

 

9

Optimalisasi Pendapatan Daerah

92,06

70.000.000

64.442.500

 

10

Optimalisasi Pemanfaatan Asset Eks Pasar Glendoh dan Wisuda Budaya

99,42

375.000.000

372.816.000

 

11

Pemanfataan Barang Milik Daerah

95,14

50.000.000

47.568.750

 

12

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

97,00

150.000.000

145.504.000

 

13

Pendistribusian dan Sosialisasi SPPT PBB-P2 Tahun 2016

79,19

125.000.000

98.995.000

 

14

Pencetakan SPPT PBB Th. 2017

97,52

150.000.000

146.280.000

 

11

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

1

Restitusi PPh 21

0

0

0

 

12

Program Penatalaksanaan Pemerintahan Daerah

1

Penyusunan LkjIP, Renja dan RENSTRA TA. 2016-2021 DPPKAD

98,25

110.000.000

108.071.000

 

13

Pogram Peningkatan Pengelolaan asset  Daerah

1

Pengendalian dan Penertiban Barang Milik Daerah

39,87

25.000.000

9.967.700

 

2

Penyusunan Laporan Inventarisasi Asset DPPKAD

95,31

50.000.000

47.657.000

 

3

Orientasi Pengelolaan Barang Milik daerah bagi Kepala SKPD, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Disdik dan Kepala SLTP se-Kab. Grobogan

0

0

0

 

4

Penyusunan Peta Digital Titik Koordinat Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Grobogan

98,53

150.000.000

147.787.500

 

5

Penyusunan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

99,97

150.000.000

149.965.000

 

6

Orientasi Pengelolaan barang Milik daerah

96,12

250.000.000

240.292.750

 

JUMLAH

92,86

19.132.911.883

17.767.162.043

 

 

                                                   

  1. Kebijakan SKPD Tahun Rencana
    1. Meningkatkan pembinaan dan memberi fasilitas pengelolaan keuangan
    2. Meningkatkan pendataan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah
    3. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia serta penyederhanaan system dan prosedur pelayanan secara terus menerus sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin baik
    4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan

 

  1. Permasalahan yang dihadapi

              

Permasalahan yang dihadapi dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

  • Belum tertibnya pendataan dan laporan tentang asset barang milik daerah
  • Masih adanya tunggakan pajak
  • Banyaknya piutang daerah yang belum tertagih
  • Belum semua WP memenuhi kewajibannya membayar pajak

 

IV.  PROGRAM DAN KEGIATAN

A.           Rencana Kerja Tahunan ke-1

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Pada Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahun pertama dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 - 2021. Adapun Program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  • Penyediaan Alat Tulis Kantor
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  • Penyediaan Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
  • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  • Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
  • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
  • Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  ke dalam daerah
  • Penyelesaian Tuntutan Ganti kerugian daerah
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangko PBB TA. 2018
  • Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI
  • Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
  • Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Grobogan

                             

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  • Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
  • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  • Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringannya
  • Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor DPPKAD
  • Update Data SISMIOP PBB-P2
  • Asistensi SIMDA BMD Kabupaten Grobogan
  • Pengadaan Bingkai Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)
  • Pengelolaan SIMDA Pendapatan
  • Pendampingan Aplikasi Persediaan Barang
  • Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat Tahun 2017
  • Pengadaan Hadiah Lunas PBB-P2 untuk kecamatan
  1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

                                   

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  • Pendidikan dan Pelatihan Formal
  • Pembinaan Teknis Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
  • Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
  • Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah
  • Pendalaman materi Penatausahaan Keuangan bagi PNS DPPKAD
  • Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  • Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan bagi PPK-SKPD dan Bendahara Gaji se Kabupaten Grobogan
  • Pembinaan Penatausahaan keuangan daerah bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran

  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Pengelolaan Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa se Kab. Grobogan
  • Penyusunan Laporan Keuangan DPPKAD selaku SKPD TA. 2016 dan Penatausahaan Keuangan BPPKAD Kab. Grobogan TA. 2017
  • Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah
  • Penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja dan Rencana Kerja  DPPKAD
  • Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPPKAD
  • Pengendalian, Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan Kegiatan BPPKAD
  • Penyusunan LPPD dan LKPJ BPPKAD
    • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPPKAD TA. 2017
      • Penyusunan Rencana Kegaiatn BPPKAD dan PPKD TA. 2018
      • Penatausahaan aset Daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD
      • Peningkatan Perencanaan Anggaran BPPKAD TA. 2017
      • Perencanaan dan realisasi kebutuhan barang milik daerah
      • Peningkatan perencanaan anggaran perubahan BPPKAD TA. 2017
  1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standart Belanja (ASB)
  • Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2018
  • Penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2018
  • Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017
  • Penyusunan  Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017
  • Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016
  • Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016
  • Pembentukan Pengelola Keuangan TA. 2017
  • Penyediaan Sarana Perbendaharaan
  • Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan
  • Rekonsiliasi  Realisasi SP2D
  • Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semesteran APBD TA. 2017
  • Penyusunan LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2016
  • Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi Simda
  • Intensifikasi PBB P2
  • Intensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan lainnya
  • Peningkatan Penarikan tunggakan pajak terutang
  • Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan
  • Koordinasi Permasalahan penatausahaan keuangan dengan isntansi terkait
  • Sosialisasi Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
  • Pembentukan Basis Data SISMIOP PBB-P2 dan Peta Digital
  • Koordinasi dan Verifikasi BPHTB
  • Percepatan Pelunasan PBB-P2 Kab. Grobogan
  • Koordinasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Langsung PPKD Lainnya dengan SKPD Teknis
  • Penyusunan Analisis Investasi Pemerintah Daerah
  • Pengelolaan Transfer ke Dearah dan Dana Desa
  • Evaluasi Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Propinsi
  • Pengelolaan Kas Daerah
  • Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  • Penyusunan Perbup Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

  1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
  • Penatausahaan SKPD, SSPD dan Optimalisasi peran Manpa dan UPTB
  1. Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
  • Pendataan Pajakdaerah
  • Pensertifikatan Tanah milik Kab. Grobogan
  • Pencetakan SPPT PBB Th. 2018
  • Pelayanan Administrasi PBB Th. 2017
  • Penyediaan Blangko SSPD PBB dan BPHTB
  • Penilaian Objek Pajak Khusus PBB-P2
  • Optimalisasi Pendapatan daerah
  • Penyuluhan SPPT PBB-P2 Tahun 2017
  • Pencetakan Kertas Continous Form SKPD dan SSPD
  • Penyediaan Blangko Pelayanan PBB-P2
  1. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
  • Orientasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
  • Penyusunan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

V.   PENUTUP

                     Renja-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2017 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

                     Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021 untuk Tahun Anggaran 2017.