BPPKAD | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kabupaten Grobogan

  

  1.    PENDAHULUAN

         A.  Latar Belakang

                              Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun Pertama dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

                  Landasan hukum penyusunan Renja-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah- laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016.

                              Renja-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Disamping itu Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2016, memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 5 ayat (1) dan  (2).

         B.  Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

                                 Tugas Pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan “Merumuskan Kebijakan teknis Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset milik daerah serta mengkoordinasikan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) meliputi Penetapan, Perubahan dan Perhitungan serta Pengelolaan Administrasi KeuanganDaerah”.                                                                                                                                                                              

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2008 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja di dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  2. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  4. Pembinaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan kegiatan di Dinas.
  5. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di Dinas
  6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas.
  7. Pemberian rekomendasi perijinan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  8. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut :

  1. Menyusun program kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
  2. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan  pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan memberikan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan untuk menentukan kebijakan.
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
  6. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
  7. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pemungutan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, PBB dan retribusi daerah yang telah ditetapkan.
  8. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
  9. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh Bupati.
  11. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
  12. Melaksanakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
  13. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan pengeluaran kas daerah.
  14. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
  15. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
  16. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
  17. Menyajikan informasi keuangan daerah.
  18. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
  19. Melaksanakan penyusunan RKA-SKPD dan menyusun DPA-SKPD.
  20. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  21. Melaksanakan anggaran SKPD, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD dan pertangungjawaban keuangan.
  22. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  23. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
  24. Menandatangani SPM dan mengawasi pelaksanaan anggaran dinas.
  25. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab dinas.
  26. melaksanakan pengelolaan asset daerah atau barang milik daerah/kekayaan daerah.
  27. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
  28. Melaksanakan penilaian tugas bawahan dengan mengkaji ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab, pengabdian, potensi kerja dan hasil kerja staf dengan DP3 untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
  29. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.
  30. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.
  31. Melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap seluruh kegiatan dinas.
  32. Mengkoordinasikan dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten.
  33. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
  34. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan pemerintah dinas.
  35. Menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan Dinas.
  36. Menyusun telaah staf sesuai bidang di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C.  Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1.   Kepala, 

  1. Bagian Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan, b. Sub Bagian Keuangan, c. Sub bagian Umum
  2. Bidang Pendapatan, membawahkan : a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan, b. Seksi Penetapan, c. Seksi Penagihan dan Pendapatan daerah Lainnya.
  3. Bidang Administrasi Anggaran, membawahkan : a. Seksi Anggaran Pendapatan Daerah, b. Seksi Anggaran Belanja Langsung, c. seksi Anggaran Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan Daerah.
  4. Bidang Akuntansi, membawahkan : a. Seksi Akuntansi Pendapatan daerah, b. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan daerah, c. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
  5. Bidang Perbendaharaan, membawahkan : a. Seksi Perbendaharaan, b. Seksi Verifikasi, c. Seksi Penerimaan dan Pembayaran Keuangan
  6. Bidang Asset Daerah, membawahkan : a. Seksi Pengadaan, b. Seksi Distribusi dan Pemeliharaan, c. Seksi Administrasi Asset daerah.
  7. UPTD, terdiri dari :   a. Kec.Purwodadi, b. Kec.Grobogan, c. Kec.Godong, d. Kec.Wirosari, e. Kec.Gubug, f. Kec.Kradenan

 

II.     VISI DAN MISI

  1. Pernyataan Visi Jangka Menengah SKPD

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah yang Professional, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah”

Uraian makna dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Professional, artinya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Efektif, artinya dalam melaksanakan tugas memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada.
  3. Efisien, artinya dalam melaksanakan tugas mempunyai ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya biaya dan waktu.
  4. Transparan, artinya dalam melaksanakan tugas dilakukan dengan transparan.
  5. Akuntabel, artinya kegiatan yang dilaksanakan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
  1. Pernyataan Misi Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan Visi tersebut, maka disusunlah misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan, yang merupakan penjabaran secara operasional dari visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1.   Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung profesional kerja dan peningkatan SDM

2.   Menumbuhkembangkan daya cipta, rasa dan karsa maupun karya untuk meningkatkan pemberdayaan potensi dalam upaya meningkatkan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

3.   Memantapkan koordinasi kepada seluruh unit kerja dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan dan pemerintahan.

  1. KEBIJAKAN

   A.  Kedudukan Program/Kegiatan SKPD Tahun Rencana menurut Rencana Kerja Jangka Menengah

         Kedudukan program/kegiatan SKPD yang direncanakan merupakan implementasi program/kegiatan dari Rencana Kerja Jangka Menengah.

Program/kegiatan SKPD diperlukan guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan program yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 untuk tahun rencana 2017.

                        Adapun keterkaitan program/kegiatan SKPD yang direncanakan pada tahun 2017 dengan RPJMD Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

        

No

RPJMD 2011 – 2016

RENJA TAHUN 2017

Indikasi Kegiatan

Arah Kebijakan

Program

Arah Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

1

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan Administrasi perkantoran

Meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran

Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalansi  listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat Koordinasi ke dalam daerah

Penyelesaian Tuntutan ganti kerugian daerah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangko PBB TA. 2018

Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI

Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi

Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Grobogan

2

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringannya

Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor DPPKAD

Update Data SISMIOP PBB-P2

Asistensi SIMDA BMD Kabupaten Grobogan

Pengadaan Bingkai Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)

Pengelolaan SIMDA Pendapatan

Pendampingan Aplikasi Persediaan Barang

Pemasangan iklan Layanan Masyarakat Tahun 2017

Pengadaan Hadiah Lunas PBB-P2 untuk Kecamatan

3

Meningkatkan disiplin aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

Meningkatkan kedisiplinan SDM aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pembinaan Teknis Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD TA.2018

Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pendalaman Materi Penatausahaan Keuangan bagi PNS BPPKAD

Bimbingan teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Bagi PPK-SKPD dan Bendahara Gaji Se-Kabupaten Grobogan

Pembinaan Penatausahaan keuangan daerah bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran

4

Meningkatnya laporan capaian kinerja

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa se Kab. Grobogan

Penyusunan Laporan Keuangan DPPKAD selaku SKPD TA. 2016 dan Penatausahaan Keuangan DPPKAD Kab. Grobogan TA. 2017

Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja dan Rencana Kerja DPPKAD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPKAD

Pengendalian, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD

Penyusunan LPPD dan LKPJ DPPKAD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja DPPKAD TA. 2017

Penyusunan Rencana Kegiatan DPPKAD dan PPKD TA. 2018

Penatausahaan Aset daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD

Peningkatan Perencanaan Anggaran DPPKAD TA. 2017

Perencanaan dan realisasi kebutuhan barang milik daerah

Peningkatan Perencanaan Anggaran Perubahan  DPPKAD TA. 2017

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB)

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2018

Penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2018

Penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

Pembentukan Pengelola Keuangan TA. 2017

Penyediaan Sarana Perbendaharaan

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan

Rekonsiliasi Realisasi SP2D

Penyusunan realisasi triwulan dan semesteran APBD TA. 2017

Penyusunan LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dengan aplikasi Simda (BPKP)

Intensifikasi PBB P2

Intensifikasi Pajak daerah dan Pendapatan Lainnya

Peningkatan penarikan tunggakan pajak terutang

Pengelolaan Administrasi pergeseran anggaran SKPD se kab. Grobogan TA. 2017

Bintek Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Koordinasi Permasalahan Penatausahaan Keuangan dengan Instansi terkait

Sosialisasi Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak daerah

Pembentukan Basis Data SISMIOP PBB-P2 dan Peta Digital

Koordinasi dan Verifikasi BPHTB

Percepatan Pelunasan PBB-P2 Kab. Grobogan

Koordinasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Langsung PPKD Lainnya dengan SKPD Teknis

Penyusunan Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Evaluasi Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Propinsi

Pengelolaan Kas Daerah

Sosialisasi Transfer ke daerah dan dana desa

Penyusunan Perbup Pajak Parkir dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan

6

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi daerah

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah

Meningkatkan pendataan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Penatausahaan SKPD, SSPD Optimalisasi peran MANPA dan UPTD

Program Pengembangan Potensi Pendapatan daerah

Pendataan Pajak Daerah

Pensertifikatan Tanah milik Kab. Grobogan

Pencetakan SPPT PBB Th. 2018

Pelayanan Administrasi PBB Th. 2017

Penyediaan Blangko SSPD PBB dan BPHTB

Penilaian Objek Pajak Khusus PBB-P2

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Penyuluhan SPPT PBB-P2 Tahun 2017

Pencetakan Kertas Continous Form SKPD dan SSPD

Penyediaan Blangko Pelayanan PBB-P2

Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

Orientasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Perbup tentang petunjuk pelaksanaan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

 

B.     Capaian Kinerja Periode Lalu

1.   Capaian Kinerja untuk masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

NO

PROGRAM

KEGIATAN

TINGKAT PENCAPAIAN SPM (%)

ANGGARAN

 

ALOKASI

REALISASI

 

(Rp)

(Rp)

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

42,95

75.000.000

32.215.250

 

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

78,85

120.000.000

94.624.188

 

3

Penyediaan Alat Tulis Kantor

90,30

185.000.000

167.058.500

 

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

98,18

100.000.000

98.184.500

 

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

52,58

60.000.000

31.550.000

 

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

95,28

25.000.000

23.820.000

 

7

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

83,65

190.000.000

158.940.000

 

8

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

98,89

900.000.000

890.028.050

 

9

Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah

100,00

35.000.000

34.999.065

 

10

Peningkatan Kinerja Tim TP TGR

87,70

100.000.000

87.702.750

 

11

Pengelolaan Kearsipan DPPKAD

92,09

65.000.000

59.859.000

 

12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangko PBB Tahun 2017

91,09

225.000.000

204.963.500

 

13

Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI

98,27

385.001.883

378.333.800

 

14

Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi

85,37

190.000.000

162.200.000

 

15

Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan

92,48

85.000.000

78.611.200

 

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

97,33

100.000.000

97.332.642

 

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

67,07

128.510.000

86.191.000

 

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

98,81

100.000.000

98.811.000

 

4

Pemeliharaan rutin/berkala computer dan Jaringannya

34,52

115.000.000

39.703.500

 

5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor DPPKAD

92,84

648.000.000

601.630.600

 

6

Pengelolaan Website DPPKAD

99,61

55.000.000

54.784.500

 

7

Update Data SISMIOP PBB-P2

99,47

150.000.000

149.205.000

 

8

Asistensi SIMBADA Kabupaten Grobogan

81,09

200.000.000

162.182.250

 

9

Pengadaan Bingkai Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)

99,96

150.000.000

149.940.000

 

10

Pengelolaan SIMDA Pendapatan

89,01

125.000.000

111.265.400

 

11

Penataan Ruang Aula II DPPKAD

99,20

60.000.000

59.519.500

 

12

Pembuatan Aplikasi Persediaan Barang

88,81

70.000.000

62.170.000

 

13

Pembuatan Aplikasi Perjalanan Dinas

91,34

65.000.000

59.370.000

 

14

Pembangunan Pagar Pengamanan Asset Milik Pemerintah Kab. Grobogan

84,00

40.000.000

33.598.500

 

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

98,24

77.000.000

75.647.500

 

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

97,75

200.000.000

195.497.800

 

2

Pembinaan Tehnis dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

82,53

140.000.000

115.541.000

 

3

Bimbingan Tehnis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017

88,43

400.000.000

353.710.000

 

4

Pembinaan Pengelola Keuangan dan PUG DPPKAD

98,39

   75.000.000

73.796.000

 

5

Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah

98,98

480.000.000

475.108.750

 

6

Sosialisasi Penggunaan DAK dan Pelatihan Aplikasi LDT

94,15

100.000.000

94.150.000

 

7

Pendalaman Materi Penatausahaan Keuangan DPPKAD

98,37

160.000.000

157.384.500

 

8

Rekonsiliasi data BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan

96,94

100.000.000

96.939.450

 

9

Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

99,96

245.000.000

244.895.000

 

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Se Kabupaten Grobogan

93,53

100.000.000

93.525.500

 

2

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan DPPKAD Kab. Grobogan

95,42

80.000.000

76.339.000

 

3

Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah

99,33

70.000.000

69.529.800

 

4

Pembentukan Pengelola Keuangan TA. 2016

97,80

70.000.000

68.458.000

 

5

Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan DPPKAD Kabupaten Grobogan

81,77

80.000.000

65.413.500

 

6

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja DPPKAD TA. 2016

99,28

60.000.000

59.566.500

 

7

Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD

98,99

100.000.000

98.989.500

 

8

Penyusunan LPPD dan LKPJ DPPKAD TA. 2016

98,05

40.000.000

39.218.000

 

9

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD TA. 2016

98,69

110.000.000

108.562.500

 

10

Verifikasi Surat  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

94,48

100.000.000

94.480.500

 

11

Penyusunan Rencana Kegiatan DPPKAD TA. 2017

97,09

75.000.000

72.820.000

 

12

Pengelolaan dan Rekonsiliasi Perkembangan Asset Daerah Kabupaten Grobogan

97,84

225.000.000

220.144.500

 

13

Penyusunan DPA Penetapan DPPKAD TA. 2016

92,42

95.000.000

87.800.000

 

14

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang dan Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, serta laporan hasil pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah

96,80

180.000.000

174.248.750

 

15

Penyusunan RKA dan DPA Perubahan DPPKAD TA. 2016

94,76

100.000.000

94.755.000

 

6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

78,91

175.000.000

138.084.350

 

2

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2017

91,40

360.000.000

329.048.000

 

3

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2017

88,18

370.000.000

326.281.500

 

4

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2016

94,19

410.000.000

386.161.000

 

5

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2016

89,91

438.690.000

394.405.000

 

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015

97,09

387.500.000

376.220.808

 

7

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015

99,47

387.500.000

385.457.000

 

8

Penyusunan SPD

99,25

100.000.000

99.245.000

 

9

Penyusunan Anggaran Kas Daerah

99,61

100.000.000

99.607.500

 

10

Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan bagi PPK-SKPD dan Bendahara Gaji se Kabupaten Grobogan

98,67

85.000.000

83.866.000

 

11

Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan

98,48

190.000.000

187.106.000

 

12

Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan

95,74

140.000.000

134.037.400

 

13

Penatausahaan Iuran Wajib Pegawai

99,53

80.000.000

79.620.550

 

14

Rekonsiliasi Realisasi SP2D

99,45

100.000.000

99.445.000

 

15

Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semesteran APBD TA. 2016

82,87

200.000.000

165.732.000

 

16

Penyusunan LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 dan Persiapan penyusunan  LKPD Tahun 2016

91,17

300.000.000

273.520.650

 

17

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

99,72

140.000.000

139.601.500

 

18

Pertanggungjawaban/Pelaporan Dana Kapitasi JKN pada FKTP di PPKD

57,43

90.000.000

51.687.000

 

19

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan daerah dengan Aplikasi Simda

96,34

310.000.000

298.640.000

 

20

Legalisasi Benda Berharga Pajak & Retribusi Sebagai Bukti Pembayaran yang Sah

95,70

45.000.000

43.064.000

 

21

Intensifikasi PBB P2

91,93

400.710.000

368.389.500

 

22

Sinkronisasi dan koordinasi Anggaran Transfer

98,62

270.000.000

266.275.630

 

23

Intensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya

95,54

360.000.000

343.947.500

 

24

Peningkatan Penarikan Tunggakan Pajak Terutang

99,90

50.000.000

49.950.000

 

25

Pengelolaan Administrasi Pergeseran anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2016

98,96

125.000.000

123.700.000

 

26

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

98,10

150.000.000

147.147.000

 

27

Bintek Sistem akuntansi Keuangan Daerah bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

98,66

480.000.000

473.554.000

 

28

Koordinasi dan Pelaporan Unit akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Dana Tuga Pembantuan

18,00

30.000.000

5.400.000

 

29

Pembinaan Teknis Pertanggungjawaban Perpajakan

98,35

100.000.000

98.350.000

 

30

Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pembiayaan

92,41

85.000.000

78.551.500

 

31

Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2010

95,08

35.000.000

33.278.000

 

32

Pembentukan Basis Data SISMIOP PBB-P2 dan Peta Digital

99,74

350.000.000

349.091.000

 

33

Koordinasi dan Verifikasi BPHTB

95,63

90.000.000

86.068.000

 

34

Penyusunan Peraturan Bupati tentang bantuan keuangan

66,90

60.000.000

40.140.800

 

35

Penyusunan Peraturan Bupati tentang hibah dan bantuan sosial

82,32

60.000.000

49.392.500

 

36

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan gaji PNS

99,37

100.000.000

99.374.000

 

37

Revisi Perbup No. 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBB-P2 dan Perbup No. 18 Tahun 2012 tentang BPHTB

76,76

100.000.000

76.762.000

 

38

Percepatan Pelunasan PBB-P2 Kab. Grobogan

90,18

150.000.000

135.265.000

 

39

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Belanja Tidak Langsung

99,37

70.000.000

69.559.000

 

40

Penyusunan Analisis Invenstasi Pemerintah Daerah

82,01

100.000.000

82.012.500

 

7

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab / Kota

1

Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan LKPD berbasis Akrual TA. 2015

92,46

100.000.000

92.462.000

 

2

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran

98,14

100.000.000

98.140.000

 

8

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Pengelolaan Admnisitrasi Kepegawaian DPPKAD Kab. Grobogan

81,52

50.000.000

40.759.000

 

9

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1

Penatausahaan SKPD, SSPD dan Optimalisasi Peran Manpa dan UPTD

99,25

245.000.000

243.155.000

 

10

Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

1

Pendataan Pajak daerah

94,33

140.000.000

132.055.000

 

2

Pensertifikatan Tanah dan Pemasangan Papan Tanda Kepemilikan Tanah Kab. Grobogan

75,39

400.000.000

301.562.410

3

Pencetakan SPPT PBB Th. 2016

97,97

150.000.000

146.955.000

 

4

Pelayanan Administrasi PBB Th. 2016

99,61

125.000.000

124.515.000

 

5

Pencetakan Nota Penjualan Pajak Restoran/Rumah Makan dan Pajak Parkir

97,74

80.000.000

78.191.500

 

6

Penyediaan Blangko SSPD PBB dan BPHTB

91,66

130.000.000

119.151.500

 

7

Penilaian Objek Pajak Khusus PBB-P2

97,28

100.000.000

97.279.000

 

8

Validasi Data Nihil SPPT PBB-P2

94,98

75.000.000

71.236.500

 

9

Optimalisasi Pendapatan Daerah

92,06

70.000.000

64.442.500

 

10

Optimalisasi Pemanfaatan Asset Eks Pasar Glendoh dan Wisuda Budaya

99,42

375.000.000

372.816.000

 

11

Pemanfataan Barang Milik Daerah

95,14

50.000.000

47.568.750

 

12

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

97,00

150.000.000

145.504.000

 

13

Pendistribusian dan Sosialisasi SPPT PBB-P2 Tahun 2016

79,19

125.000.000

98.995.000

 

14

Pencetakan SPPT PBB Th. 2017

97,52

150.000.000

146.280.000

 

11

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

1

Restitusi PPh 21

0

0

0

 

12

Program Penatalaksanaan Pemerintahan Daerah

1

Penyusunan LkjIP, Renja dan RENSTRA TA. 2016-2021 DPPKAD

98,25

110.000.000

108.071.000

 

13

Pogram Peningkatan Pengelolaan asset  Daerah

1

Pengendalian dan Penertiban Barang Milik Daerah

39,87

25.000.000

9.967.700

 

2

Penyusunan Laporan Inventarisasi Asset DPPKAD

95,31

50.000.000

47.657.000

 

3

Orientasi Pengelolaan Barang Milik daerah bagi Kepala SKPD, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Disdik dan Kepala SLTP se-Kab. Grobogan

0

0

0

 

4

Penyusunan Peta Digital Titik Koordinat Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Grobogan

98,53

150.000.000

147.787.500

 

5

Penyusunan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

99,97

150.000.000

149.965.000

 

6

Orientasi Pengelolaan barang Milik daerah

96,12

250.000.000

240.292.750

 

JUMLAH

92,86

19.132.911.883

17.767.162.043

 

 

                                                   

  1. Kebijakan SKPD Tahun Rencana
    1. Meningkatkan pembinaan dan memberi fasilitas pengelolaan keuangan
    2. Meningkatkan pendataan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah
    3. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia serta penyederhanaan system dan prosedur pelayanan secara terus menerus sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin baik
    4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan

 

  1. Permasalahan yang dihadapi

              

Permasalahan yang dihadapi dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

  • Belum tertibnya pendataan dan laporan tentang asset barang milik daerah
  • Masih adanya tunggakan pajak
  • Banyaknya piutang daerah yang belum tertagih
  • Belum semua WP memenuhi kewajibannya membayar pajak

 

IV.  PROGRAM DAN KEGIATAN

A.           Rencana Kerja Tahunan ke-1

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Pada Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahun pertama dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 - 2021. Adapun Program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  • Penyediaan Alat Tulis Kantor
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  • Penyediaan Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
  • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  • Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
  • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
  • Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi  ke dalam daerah
  • Penyelesaian Tuntutan Ganti kerugian daerah
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangko PBB TA. 2018
  • Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI
  • Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
  • Penghapusan Barang Milik Daerah Kab. Grobogan

                             

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  • Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
  • Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  • Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringannya
  • Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor DPPKAD
  • Update Data SISMIOP PBB-P2
  • Asistensi SIMDA BMD Kabupaten Grobogan
  • Pengadaan Bingkai Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)
  • Pengelolaan SIMDA Pendapatan
  • Pendampingan Aplikasi Persediaan Barang
  • Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat Tahun 2017
  • Pengadaan Hadiah Lunas PBB-P2 untuk kecamatan
  1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

                                   

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  • Pendidikan dan Pelatihan Formal
  • Pembinaan Teknis Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
  • Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
  • Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah
  • Pendalaman materi Penatausahaan Keuangan bagi PNS DPPKAD
  • Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  • Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan bagi PPK-SKPD dan Bendahara Gaji se Kabupaten Grobogan
  • Pembinaan Penatausahaan keuangan daerah bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran

  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Pengelolaan Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa se Kab. Grobogan
  • Penyusunan Laporan Keuangan DPPKAD selaku SKPD TA. 2016 dan Penatausahaan Keuangan BPPKAD Kab. Grobogan TA. 2017
  • Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah
  • Penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja dan Rencana Kerja  DPPKAD
  • Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPPKAD
  • Pengendalian, Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan Kegiatan BPPKAD
  • Penyusunan LPPD dan LKPJ BPPKAD
    • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPPKAD TA. 2017
      • Penyusunan Rencana Kegaiatn BPPKAD dan PPKD TA. 2018
      • Penatausahaan aset Daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD
      • Peningkatan Perencanaan Anggaran BPPKAD TA. 2017
      • Perencanaan dan realisasi kebutuhan barang milik daerah
      • Peningkatan perencanaan anggaran perubahan BPPKAD TA. 2017
  1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standart Belanja (ASB)
  • Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2018
  • Penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2018
  • Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017
  • Penyusunan  Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017
  • Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016
  • Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016
  • Pembentukan Pengelola Keuangan TA. 2017
  • Penyediaan Sarana Perbendaharaan
  • Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan
  • Rekonsiliasi  Realisasi SP2D
  • Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semesteran APBD TA. 2017
  • Penyusunan LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2016
  • Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi Simda
  • Intensifikasi PBB P2
  • Intensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan lainnya
  • Peningkatan Penarikan tunggakan pajak terutang
  • Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan
  • Koordinasi Permasalahan penatausahaan keuangan dengan isntansi terkait
  • Sosialisasi Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
  • Pembentukan Basis Data SISMIOP PBB-P2 dan Peta Digital
  • Koordinasi dan Verifikasi BPHTB
  • Percepatan Pelunasan PBB-P2 Kab. Grobogan
  • Koordinasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Langsung PPKD Lainnya dengan SKPD Teknis
  • Penyusunan Analisis Investasi Pemerintah Daerah
  • Pengelolaan Transfer ke Dearah dan Dana Desa
  • Evaluasi Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Propinsi
  • Pengelolaan Kas Daerah
  • Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  • Penyusunan Perbup Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

  1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
  • Penatausahaan SKPD, SSPD dan Optimalisasi peran Manpa dan UPTB
  1. Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
  • Pendataan Pajakdaerah
  • Pensertifikatan Tanah milik Kab. Grobogan
  • Pencetakan SPPT PBB Th. 2018
  • Pelayanan Administrasi PBB Th. 2017
  • Penyediaan Blangko SSPD PBB dan BPHTB
  • Penilaian Objek Pajak Khusus PBB-P2
  • Optimalisasi Pendapatan daerah
  • Penyuluhan SPPT PBB-P2 Tahun 2017
  • Pencetakan Kertas Continous Form SKPD dan SSPD
  • Penyediaan Blangko Pelayanan PBB-P2
  1. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
  • Orientasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
  • Penyusunan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

V.   PENUTUP

                     Renja-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2017 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

                     Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021 untuk Tahun Anggaran 2017.