Beranda

Para kepala SKPD diminta lebih intensif dalam melakukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah (BMD) yang berada dalam penguasaannya. Hal itu penting dilakukan dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 lalu.

Menjelang masa jatuh tempo pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) 30 September 2016, kegiatan intensifikasi terus dilakukan. Dimana, sepanjang bulan September ini, dilakukan intensifikasi di 19 wilayah kecamatan.

Para bendahara di seluruh SKPD dinilai punya andil besar terhadap keberhasilan Pemkab Grobogan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya atas laporan keuangan tahun 2015. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka bintek sistem akuntansi keuangan daerah bagi seluruh SKPD yang dilangsungkan di aula Bappeda, Sabtu (24/9/2016).