Beranda

Details: Category: Berita; 20.Dec; Hits: 708

Tim Hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) D-3 Akuntansi UNS berkolaborasi dengan Bidang Aset Daerah, BPPKAD Kabupaten Grobogan melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai tindaklanjut penggunaan Barang Milik Daerah di wilayah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan di Aula Lt. 1 BPPKAD Kabupaten Grobogan, pada Selasa (17 Desember 2024). Kegiatan tersebut mengusung tema“Optimalisasi Manajemen Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada BPPKAD Kabupaten Grobogan” dengan Narasumber Setiagus S.E. yang menjabat sebagai Kasubid Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan BPPKAD Kabupaten Grobogan.

Details: Category: Berita; 17.Jul; Hits: 659

Terkait adanya keluhan dan ketidak nyamanan masyarakat dengan parkir motor di trotoar maka Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan Wahyu Susetijono beserta Tim Gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Grobogan, Mengadakan penyisiran sepanjang jalan R. Suprato.

Details: Category: Berita; 24.Apr; Hits: 1220

Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 dimulai pada tanggal 20 Maret hingga 4 April 2024 di 19 Kecamatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan.

Details: Category: Berita; 10.Jun; Hits: 962

11062024

Pada hari Rabu-Jum’at tanggal 5 Juni sampai 7 Juni 2024, BPPKAD Kabupaten Grobogan melaksanakan Acara Rekonsiliasi dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah di Hotel Fox Harris Banjarnegara. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, dihadiri oleh Bapak Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan, Narasumber dari CV.SeML Semarang serta diikuti oleh 71 orang peserta yang terdiri dari Pengurus Barang dan Operator Sim Aset SKPD. Tujuan dari dilaksanakannya bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan perkembangan pengelolaan BMD sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, serta berjalannya komitmen bersama untuk melaksanakan pengelolaan BMD dengan lebih baik dan optimal khususnya dalam tahap perencanaan kebutuhan BMD.