Details: Category: Profil; 10.Oct; Hits: 6486

BPPKAD KABUPATEN GROBOGAN

📍 Jl. S.Parman No.23 Lt. 1-2, Purwodadi

📞 (0292) 425015

✉️ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan, dan tata kerja BPPKAD diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2025. Struktur organisasi ini terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, enam bidang, 15 Kasubbag/Kasubbid, yang dibantu oleh pelaksana serta jabatan fungsional.

Informasi Instansi

Nama SKPD	: BPPKAD Kabupaten Grobogan
Alamat	: Jl. S. Parman Nomor 23 Lantai 1-2
Kecamatan	: Purwodadi
Kabupaten	: Grobogan, Jawa Tengah
Kode Pos	: 58111

Lokasi Strategis

Terletak di jantung ibu kota Kabupaten Grobogan, lokasi kantor BPPKAD sangat strategis dan memfasilitasi kelancaran koordinasi kedinasan, dengan batas wilayah:

Utara Setda Kab. Grobogan

Selatan Kantor KPU Grobogan

Barat Kantor Bupati Grobogan

Timur Kantor Inspektorat

Visi

"Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel"

(Berdasarkan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029)

Misi

Melaksanakan misi ke-5 pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, yaitu:

"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi"

TUJUAN STRATEGIS

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah"

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Meningkatnya Akuntabilitas, Pengelolaan Risiko, dan kepuasan pelayanan Perangkat Daerah.