Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, Bapak Ageng Nata Praja, S.STP, M.Si selaku Kuasa BUD memimpin rapat persiapan implementasi kebijakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai salah satu langkah dalam upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang akan dimulai pada tahun 2025 bersama Bank Jateng Kantor Cabang Purwodadi dan 3 (tiga) SKPD sebagai percontohan yaitu Sekretariat Daerah, BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Grobogan. Implementasi KKPD dimaksudkan guna mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada hari senin tanggal 06 Januari 2025, Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan Bapak Wahyu Susetijono, SH, MM didampingi Kabid Pendapatan Daerah Lainnya bersama Pemimpin Bank Jateng Kantor Cabang Purwodadi Ibu  Woro Handayani dan Tim menghadiri tindak lanjut rencana implementasi integrasi aplikasi SIPADA dengan Billing Center Bank Jateng terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah di Fasilitasi Oleh Bank Jateng Kantor Pusat.

Tim Hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) D-3 Akuntansi UNS berkolaborasi dengan Bidang Aset Daerah, BPPKAD Kabupaten Grobogan melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai tindaklanjut penggunaan Barang Milik Daerah di wilayah Kabupaten Grobogan, yang diselenggarakan di Aula Lt. 1 BPPKAD Kabupaten Grobogan, pada Selasa (17 Desember 2024). Kegiatan tersebut mengusung tema“Optimalisasi Manajemen Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada BPPKAD Kabupaten Grobogan” dengan Narasumber Setiagus S.E. yang menjabat sebagai Kasubid Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan BPPKAD Kabupaten Grobogan.

Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, APBD Kabupaten Grobogan TA.2025 penuhi Mandatory Spending. Dikarenakan dalam penyusunan APBD TA 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 15 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025. Yang dimana sudah memperhatikan penandaan anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya. Terdapat beberapa fungsi yaitu,  fungsi Pendidikan,  belanja infrastruktur pelayanan publik,  standar pelayanan minimal  maupun penurunan stunting. 

Didalam kesempatan kali ini Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan menyampaikan di sosialiasi Penandaan Anggaran (Budget Tagging) sesuai Dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.